Membangun kota untuk desa

Presiden mengatakan Indonesia sedang berubah ke arah “Indonesia-sentris” bukan “Jawa-sentris”. menjadikan indonesia seutuhnya bukan jawa adalah indonesia, statemen ini yang seringkali diucapkan oleh bapak presiden jokowi dalam pertemuanya untuk meresmikan beberapa proyek pembangunan di negara indonesia. Dengan dibentuknya kementrian desa yang memfokuskan kenerjanya dalam membangun desa untuk menjadi pusat peradapan, selain itu dengan adanya program indonesia sentris Presiden Joko Widodo melaporkan kinerja pemerintah sepanjang 2015 di beberapa media baik sosial maupun masa
Menurut Jokowi, selama ini masih banyak terjadi ketimpangan ekonomi antara masyarakat yang tinggal di kawasan Indonesia bagian barat dan kawasan timur.

 Ia mencontohkan, dalam pembelian kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya, harga kebutuhan di Indonesia timur jauh lebih tinggi. “Di sini bensin premium harganya kurang lebih Rp 7.000, tetapi di pegunungan tengah Jaya Wiyaya, di Wamena, harganya sampai Rp 60.000 – Rp 70.000. Terus semen, di sini Rp 60.000 – Rp 70.000 di sana ada yang Rp 800 ribu sampai Rp 1,5 juta,” kata Jokowi. Dalam kasusu ketimpangan harga ini dapat diatasi apabila infrastruktur di daerah telah dibangun secara merata. Oleh sebab itu, pemerintahan bapak jokowi terus menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah terutama kawasan pinggiran. dengan membangun paradigma pembangunan infrastruktur yang bukan hanya Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Baik itu membangun pelabuhan, bandara, maupun bendungan.

Dan tidak lupa lagi untuk program tahun ini pemerintah juga membangun dari segi maritim yang mana sepertiga negara kita adalah lautan yang seyogyanya bisa membantu pada sektor pembangunan oleh karena itu sesuai Gagasan yang pertama kali dikatakan Presiden Soekarno di tahun 1953 saat meresmikan Institut Angkatan Laut. Menurut Soekarno, untuk menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera, kita harus menjadi bangsa bahari. Presiden pertama ini juga menulis puisi berjudul “Jadilah Bangsa Pelaut”. Pengembangan maritim kemudian menjadi kebijakan negara pada tahun 1959 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomo 45/1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Maritim Belanda.

Jadi dengan adanya gerakan pembangunan infrastruktur ini baik di darat dan juga dilaut bisa menjadi penopang pertumbuhan bebrapa daerah di indonesia yang merata yang pada dasarnya sangat kaya akan sumberdaya alam, Selain masalah ekonomi dan pembangunan persoalan lain yang harus diselesaikan pemerintah yakni kemiskinan. Dengan adanya beberapa pengalokasian subsidi bahan bakar untuk program yang lebih bermanfaat dan juga adanya pendampingan disetiap desa demi mengawal pembangunan. Dengan adanya gerakan revolusi ini semoga cita-cita desa membangon kota bisa tereliasikan.