konsep negara islam

Pada abad ke-20, para cendekiawan muslim mulai bermunculan dan membangkitkan kembali semangat keilmuan yang selama ini sempat meredup. Islamisasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan telah bermunculan, berbagai konverensi dan pembahasan mengenai islamisasi ilmu pengetahuan digagas. Termasuk bidang ekonomi yang termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Kesadaran untuk menggabungkan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu ekonomi menjadi pemicu bagi para pemikir dan ekonom muslim untuk memberikan sumbangsihnya terhadap proses islamisasi ilmu ekonomi.

Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini berusaha menyampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran seimbang pemerintah dalam perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme, peran ini ditiadakan sebab keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh invisible hand dalam pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan regulasi yang tepat dan pengeluaran untuk tujuantujuan kesejahteraan juga dimasukkan ke dalam konsep ini. Namun, yang terjadi justru pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan yang terlalu besar tanpa dibarengi dengan pengurangan pengeluaran sektor swasta dan pemerintah pada bidang-bidang lainnya, dan menimbulkan klaim berlebihan pada sumber-sumber daya dan menjadi bumerang bagi konsep ini.

       Sedangkan sistem sosialis, tidak mampu bertahan melawan arus inflasi, pengangguran dan utang luar negri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Negara-negara yang berusaha mengikuti teori sosialis semisal Yugoslavia, Hungaria, Polandia dan Cina serta beberapa negara lainnya, tidak berhasil memecahkan masalah-masalah perekonomian negara yang kian hari kian memburuk. Sosialisme Demokrat pada umumnya dipersamakan dengan negara kesejahteraan dan penekanan pada demokrasi ekonomi dan politik dan dikombinasikan dengan regulasi dan nasionalisasi industriindustri, reformasi bidang perburuhan, dan pelayanan kesejahteraan seperti santunan pengangguran, pendidikan subsidi atau garis, pelayanan transportasi dan kesehatan serta jaminan kesejahteraan. Tujuan utama dari welfare state ini adalah penghapusan kemiskinan, penyediaan pelayanan sosial oleh negara, pemerataan kekayaan yang lebih besar, kesempatan kerja penuh dan stabilitas ekonomi. 

         Namun, pada akhirnya, meskipun kekayaan ekonomi cukup besar, tapi kemiskinan tetap ada, ketidak seimbangan dan ketidak stabilan ekonomi terus meningkat sistem Kapitalis sekuler dan Sosialis, Chapra menegaskan, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemeratan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumbersumber tersebut antara lain: zakat, penghasilan dari sumber alam, pemungutan pajak dan pinjaman.

         Makna dari sejahtera haruslah diperjelas. Menurut Chapra, sejahtera bukan berarti yang kaya namun yang ideal yaitu dengan keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bilamana martabat batin dan moral masyarakat meningkat, kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara Sejahtera menurut Islam, bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, akan tetapi negara dengan konsep islam dan kehidupan Islami.